Periode awal kemerdekaan Indonesia, dari 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, adalah masa yang penuh dengan tantangan. Ini adalah era di mana bangsa Indonesia tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga harus berjuang keras untuk mempertahankan dan membangun negara yang baru lahir.
Proklamasi dan Pembentukan Negara
Penyusunan Pemerintahan: Segera setelah proklamasi, para pendiri bangsa segera membentuk struktur pemerintahan. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ini menjadi langkah fundamental dalam meletakkan dasar bagi Republik Indonesia.
Perubahan Sistem Pemerintahan: Pada awalnya, Indonesia menganut sistem presidensial. Namun, pada 14 November 1945, terjadi perubahan penting. Pemerintah mengeluarkan maklumat yang mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer, di mana Perdana Menteri memimpin kabinet, bukan Presiden. Langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bukan diktator.
Ancaman dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Indonesia harus menghadapi ancaman dari pasukan Sekutu yang datang untuk melucuti senjata Jepang. Di antara mereka, Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menguasai Indonesia.
Kedatangan Sekutu dan Pertempuran: Pasukan Sekutu mendarat di beberapa kota besar, yang memicu pertempuran sengit. Peristiwa-peristiwa penting termasuk:
Pertempuran Surabaya (10 November 1945): Pertempuran ini adalah perlawanan heroik rakyat Surabaya melawan tentara Inggris. Meskipun kalah secara militer, perlawanan ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya.
Bandung Lautan Api (24 Maret 1946): Rakyat Bandung membakar kota mereka sendiri untuk mencegah tentara Sekutu dan Belanda menggunakannya sebagai markas militer.
Agresi Militer Belanda: Belanda melancarkan dua serangan militer besar:
Agresi Militer I (1947): Belanda melancarkan serangan besar-besaran untuk menguasai wilayah-wilayah penting di Jawa dan Sumatra.
Agresi Militer II (1948): Belanda kembali menyerang, berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap Soekarno-Hatta. Peristiwa ini memicu perlawanan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman.
Diplomasi dan Pengakuan Kedaulatan
Selain perjuangan fisik, Indonesia juga menggunakan jalur diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.
Perundingan Linggarjati dan Renville: Indonesia dan Belanda berunding untuk mencari jalan damai. Perjanjian Linggarjati (1947) dan Renville (1948) memberikan pengakuan de facto terhadap wilayah Republik Indonesia, meskipun pada akhirnya Belanda melanggar perjanjian ini dengan agresi militer.
Konferensi Meja Bundar (KMB): Setelah Agresi Militer II, komunitas internasional, terutama PBB, memberikan tekanan kuat kepada Belanda. Hal ini memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Pengakuan Kedaulatan: Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS), mengakhiri konflik fisik yang panjang.
Periode awal kemerdekaan adalah masa ujian bagi bangsa Indonesia. Dengan semangat persatuan, perjuangan, dan diplomasi, Indonesia berhasil melewati masa-masa sulit tersebut dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar