Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia: Dari Perlawanan Rakyat hingga Proklamasi 1945

Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah proses panjang yang menggabungkan perlawanan bersenjata, organisasi politik, perang informasi, dan diplomasi internasional. Ia tidak terjadi tiba-tiba pada 17 Agustus 1945, melainkan akumulasi pengalaman pahit kolonialisme, konsolidasi identitas kebangsaan, serta peluang geopolitik saat Perang Dunia II berakhir.

Latar Belakang Kolonial

Abad ke-17 hingga awal ke-19 ditandai dominasi VOC dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan seperti Cultuurstelsel (tanam paksa, 1830-1870) mengeksploitasi komoditas (gula, kopi, nila) untuk kepentingan metropolitan. Modernisasi kolonial di akhir abad ke-19—rel kereta, telegraf, pendidikan terbatas—melahirkan kelas terdidik bumiputra yang kelak jadi motor pergerakan.

Perlawanan Lokal Abad ke-19

• Perang Diponegoro (1825–1830): Perlawanan Jawa skala besar terhadap intervensi kolonial dan pajak; menguras kas Belanda.

• Perang Aceh (1873–1904): Konflik panjang dengan jaringan ulama-uleebalang; memperlihatkan biaya tinggi okupasi.

• Puputan Bali (1906–1908): Simbol resistensi total; menegaskan dimensi kultural-spiritual perlawanan.

Kebangkitan Nasional (1908–1942)

• Budi Utomo (1908): Organisasi modern pertama; menekankan pendidikan dan kemajuan.

• Sarekat Islam (1912): Basis massa luas; kanal artikulasi ekonomi-politik rakyat.

• Indische Partij (1912): Gagasan kebangsaan lintas etnis (Tiga Serangkai: Douwes Dekker, Cipto, Suwardi).

• Pemberontakan 1926–1927: Menunjukkan radikalisasi; diikuti represi.

• PNI (1927) dan gerakan Soekarno-Hatta mendorong strategi non-kooperasi vs kooperasi (Sjahrir, Hatta).

• Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928): “Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia.” Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu antaretnis dan daerah.

Pendudukan Jepang & Jalan ke Proklamasi (1942–1945)

Jepang membubarkan struktur Belanda tetapi mengorganisasi masyarakat: PETA, Heiho, Jugun Ianfu (isu kemanusiaan), mobilisasi romusha. Di sisi lain, Jepang mengizinkan pembahasan dasar negara melalui BPUPKI (Mei–Juli 1945) dan PPKI (Agustus 1945).

• 1 Juni 1945: Pidato Soekarno merumuskan prinsip-prinsip Pancasila.

• 22 Juni 1945: Piagam Jakarta—rumusan awal konstitusi.

• 16 Agustus 1945: Peristiwa Rengasdengklok—kelompok pemuda mendesak proklamasi segera.

• 17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta; naskah diketik Sayuti Melik di rumah Laksamana Maeda.

• 18 Agustus 1945: PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno–Hatta sebagai Presiden–Wakil Presiden, dan membentuk KNIP.

Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)

Periode ini menggabungkan perang konvensional-gerilya dan diplomasi.

Pertempuran & Konsolidasi (1945–1946)

• Pertempuran Surabaya (Okt–Nov 1945): Simbol heroik; memperlihatkan kemampuan mobilisasi rakyat.

• TNI dibentuk dari integrasi laskar, PETA, bekas KNIL; Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya sambil menjaga disiplin politik-militer.

Diplomasi Awal

• Perjanjian Linggarjati (Nov 1946; diratifikasi Mar 1947): Belanda mengakui RI de facto atas Jawa, Madura, Sumatra; menuju Negara Indonesia Serikat (NIS) dalam Uni Belanda-Indonesia—langkah kompromi yang diperdebatkan.

Eskalasi & Renville (1947–1948)

• Agresi Militer Belanda I (Jul 1947) memicu tekanan internasional; Komisi Tiga Negara (KTN) (AS, Australia, Belgia) menjadi mediator.

• Perjanjian Renville (17 Jan 1948): Garis demarkasi Van Mook Line merugikan RI; mengakibatkan Hikmah dan krisis politik termasuk Peristiwa Madiun (Sep 1948) yang ditumpas TNI.

Puncak Konflik & Balik Arah (1948–1949)

• Agresi Militer Belanda II (19 Des 1948): Yogyakarta (ibu kota RI) diduduki; Soekarno–Hatta ditawan.

• PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dibentuk (22 Des 1948) oleh Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra, menjamin kontinuitas kedaulatan.

• Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta—koordinasi Sultan HB IX, Jenderal Sudirman, dan komando lapangan (Lt. Kol. Soeharto)—mendemonstrasikan eksistensi TNI; mengubah persepsi internasional.

• Perjanjian Roem–Royen (Mei 1949): Gencatan senjata, pembebasan pemimpin RI, dan kembali-nya pemerintahan ke Yogyakarta.

• Konferensi Meja Bundar (KMB) (Ags–Nov 1949): Belanda mengakui kedaulatan (27 Des 1949) kepada Republik Indonesia Serikat; isu Irian Barat ditunda hingga 1962.