Pendahuluan
Istilah Nepotisme—praktik memberikan jabatan, hak istimewa, atau keuntungan kepada kerabat atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kelayakan—bukanlah fenomena baru. Bahkan, akar katanya berasal dari bahasa Latin nepos yang berarti keponakan, merujuk pada praktik Paus abad pertengahan yang mengangkat kerabat mereka ke posisi tinggi Gereja. Di Indonesia, nepotisme telah menjadi hantu yang menghantui birokrasi, politik, dan ekonomi sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Meskipun ia hadir dalam berbagai bentuk dan tingkatan sepanjang sejarah, puncaknya—dan dampak terbesarnya—terjadi pada era Orde Baru. Memahami sejarah nepotisme di Indonesia adalah kunci untuk menganalisis mengapa prinsip meritokrasi (berdasarkan prestasi) seringkali sulit ditegakkan, dan bagaimana hal ini terus membentuk lanskap kekuasaan hingga hari ini.
I. Akar Pra-Kemerdekaan: Jaringan Kekerabatan dan Kolonialisme
Nepotisme bukanlah ciptaan republik; ia berakar pada struktur kekuasaan tradisional dan diperparah oleh sistem kolonial.
A. Tradisi Feodal dan Kekerabatan
Dalam kerajaan-kerajaan Nusantara, kekuasaan dan jabatan secara inheren bersifat turun-temurun dan berbasis kekerabatan. Penguasa akan menempatkan anggota keluarga atau bangsawan yang loyal di posisi strategis untuk memastikan stabilitas dan kontrol. Ini adalah praktik yang wajar dalam sistem feodal dan masih hidup dalam tradisi priyayi di beberapa daerah.
B. Belanda dan Patronase
Pemerintah kolonial Belanda sering menggunakan praktik patronase (dukungan) terhadap elit lokal tertentu untuk mempermudah kontrol. Mereka mengangkat bupati atau pejabat lokal dari keluarga-keluarga tertentu yang dianggap loyal.
Sebab-Akibat: Kebutuhan untuk mengamankan kekuasaan dan mempermudah eksploitasi menyebabkan Belanda memperkuat sistem feodal dan kekerabatan yang sudah ada, memastikan bahwa kekuasaan sipil di tingkat lokal tetap dipegang oleh keluarga yang sama dari generasi ke generasi.
II. Era Orde Baru: Puncak Konglomerasi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Meskipun KKN (Korupsil, Kolusi, dan Nepotisme) sudah ada sebelumnya, era Orde Baru (1966–1998) menjadikan nepotisme sebagai ciri struktural yang sistemik.
A. Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi
Di bawah Presiden Soeharto, nepotisme mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan politik dan militer bersatu dengan kekuatan ekonomi.
Penciptaan Konglomerat: Soeharto secara terang-terangan memberikan konsesi, izin usaha (monopoli), dan pinjaman bank yang mudah kepada anak-anaknya, kerabat dekat, dan kroni-kroni kepercayaannya.
Sebab-Akibat: Keputusan-keputusan politik ini menyebabkan lahirnya sekelompok kecil Konglomerat yang kekayaan dan bisnisnya tumbuh secara eksponensial dalam waktu singkat, terutama di sektor-sektor strategis (kehutanan, infrastruktur, perbankan).
Fakta Cepat: Konteks Orde Baru
Tahun Pemerintahan: 1966–1998
Akronim Kunci: KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), yang menjadi target utama Reformasi.
Dampak Ekonomi: Konsentrasi kekayaan dan aset nasional pada inner circle penguasa.
Gambar di atas mengilustrasikan pertemuan mantan Presiden Soeharto dengan beberapa tokoh konglomerat besar Indonesia pada zamannya, melambangkan eratnya hubungan antara kekuasaan politik dan bisnis pada era Orde Baru.
B. Nepotisme Politik dan Militer
Nepotisme tidak hanya terbatas pada ekonomi. Dalam birokrasi dan militer, posisi kunci seringkali diisi oleh kerabat atau orang-orang yang memiliki kedekatan pribadi dengan pusat kekuasaan. Hal ini merusak prinsip meritokrasi, karena loyalitas pribadi menjadi lebih penting daripada kompetensi.
Dampak: Keputusan strategis seringkali didasarkan pada kepentingan keluarga atau kelompok, bukan kepentingan nasional. Ini menghambat pembangunan institusi yang independen dan profesional.
III. Reformasi dan Bayangan Nepotisme Abadi
Gelombang Reformasi tahun 1998 didorong oleh tuntutan publik untuk mengakhiri praktik KKN. Secara hukum, Indonesia telah mengambil langkah besar, namun tantangan nepotisme tetap ada.
A. Undang-Undang Anti-KKN
Setelah Reformasi, lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU ini mendefinisikan nepotisme sebagai salah satu bentuk tindakan pidana. Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didirikan sebagai garda depan.
B. Dampak Jangka Panjang dan Tantangan Demokrasi
Meskipun rezim berganti, dampak nepotisme Orde Baru masih terasa kuat:
Oligarki Ekonomi: Keluarga-keluarga konglomerat yang dulunya mendapat konsesi masih mendominasi banyak sektor, memperkuat struktur Oligarki (kekuasaan oleh segelintir orang).
Dinasti Politik: Di era desentralisasi, muncul fenomena Dinasti Politik di daerah. Pejabat publik (Gubernur, Bupati, Walikota) seringkali digantikan oleh istri, anak, atau kerabat dekat, menggunakan popularitas dan jaringan keluarga untuk memenangkan pemilihan demokratis.
Hambatan Meritokrasi: Masyarakat sering merasa bahwa kesempatan terbaik (pekerjaan, proyek, promosi) masih ditentukan oleh orang dalam atau koneksi, bukan oleh keahlian. Ini merusak kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen dan sistem demokrasi yang adil.
Kesimpulan: Mengakhiri Siklus Kekerabatan
Sejarah nepotisme di Indonesia adalah kisah tentang perebutan kekuasaan yang selalu cenderung memilih lingkaran kecil daripada yang terbaik dan terpintar. Dari tradisi feodal hingga sistematisasi KKN di era Orde Baru, praktik ini telah menghambat pembangunan institusi yang kuat, menciptakan ketidakadilan ekonomi, dan merusak demokrasi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat pasca-Reformasi, tantangan terbesarnya kini adalah memutus siklus dinasti politik dan oligarki ekonomi yang terus menerus mereplikasi dirinya di bawah payung demokrasi. Hanya ketika kompetensi diutamakan di atas koneksi—baik di tingkat pusat maupun daerah—barulah Indonesia dapat bergerak maju menuju meritokrasi sejati.
Rekomendasi Lanjutan:
Buku: The Rise of the Oligarchs atau Demokrasi dan Korupsi (oleh penulis Indonesia yang fokus pada KKN pasca-Reformasi).
Topik Lanjutan: Pelajari tentang perkembangan terbaru UU No. 28 Tahun 1999 dan efektivitas KPK dalam memberantas nepotisme.
Kunjungi: Museum atau studi kasus tentang dampak Krisis Moneter 1998, yang seringkali disebut sebagai hasil langsung dari praktik KKN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar